Etika Politik dan Psikologi
Kali ini saya akan
membahas tentang etika politik dan psikologi, pertama-tama mari kita bahas dulu
apa itu etika, politik dan psikologi.
Pengertian
Etika
Etika termasuk kelompok
filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika
khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang
ajaran-aaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang
menbahasa tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral
terntentu atau bagaimana kita haru mengambil sikap yang bertanggung jawab
berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum
mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia,
sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan
berbagai kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika
individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendir dan etika
sosial merupakan keawajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup
bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.
Pengertian
Politik
Pengertian politik
berasal dari kata Politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam
suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan
penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan
tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan atau decisions making mengenai apakah
yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara
beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang
dipilih. Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan
kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau public policies, yang menyangkut
pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada. Untuk
melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suatu kekuasaan (power),
dan kewenangan (authority) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama
maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.
Cara-cara yang dipakai
dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (coercion).
Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan
keinginan belaka (statement of intents) yang tidak akan pernah terwujud.
Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals),
dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik
menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga
masyarakat maupun perseorangan.
Etika
Politik
Sebagai salah satu
cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat.
Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika
mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada bebagai bidang etika
khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi,
dan etika pendidikan dalam hal ini termasuk etika politik yang berkenaan dengan
dimensi politis kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu
norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan
demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia
sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum
yang berlaku dan lain sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat
terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta
menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak
berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan
argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas
etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis dapat
dijalankan secara obyektif. Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan
utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif,
kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan
struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika
politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang
menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya
cita-cita The Rule Of Law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan ham
menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur kebudayaan masyarakat
masing-masing dan keadaan sosial.
Legitimasi
Kekuasaan
Pokok permasalahan
etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan. Sehingga penguasa memiliki
kekuasaan dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggung jawaban. Kewibawaan
penguasa yang paling meyakinkan adalah keselarasan sosial, yakni tidak terjadi
keresahan dalam masyarakat. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan,
perlawanan, dan kekacauan menandakan bahwa masyarakat resah. Sebaliknya,
keselarasan akan tampak apabila masyarakat merasa tenang, tentram dan sejahtera.
Jadi secara etika politik seorang penguasa yang sesungguhnya adalah
keluhuran budinya.
Penerapan
psikologi dalam bidang politik
Membahas penerapan
psikologi sosial dalam bidang politik sebenarnya membutuhkan dasar-dasar
mengenai konsep psikologi secara umum terlebih dahulu. Psikologi merupakan ilmu
yang mengamati tentang perilaku. Apabila ini dihubungkan dengan psikologi sosial, maka fokus dari
pengamatan perilaku tersebut tentu ada pada kehidupan sosial. Lebih menariknya
lagi, ruang lingkup dalam psikologi tersebut termasuk luas. Salah satunya juga
melingkupi di bidang politik yang ada.
Psikologi sosial ketika
disangkutpautkan dengan bidang politik tentu akan memiliki hubungan yang cukup
luas, terutama mengenai bagaimana pengamatan psikologi sosial itu sendiri di
dunia perpolitikan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, berikut adalah beberapa
macam contoh dari psikologi sosial yang diterapkan dalam bidang politik:
1.
Penetapan Kebijakan
Kebijakan politik pada
saat akan ditetapkan biasanya juga memandang psikologi sosial. Penerapan
psikologi sosial digunakan lebih kepada pendekatan pada masyarakat luas untuk
menerima kebijakan tersebut dengan bertahap. Secara pelan namun pasti, bila
pendekatan yang dilakukan tepat maka kebijakan tersebut bisa diterima dengan
baik. Namun bila pendekatan yang ada menyalahi atau memasuki ranah latar
belakang kebudayaan orang lain, tentu saja ini akan menyebabkan permasalahan
tersendiri.
2.
Kasus Korupsi
Kasus korupsi merupakan
salah satu fenomena psikologi sosial yang bisa diamati pula di bidang politik.
Ada banyak sekali kasus korupsi yang mungkin hingga saat ini pun masih berjalan
namun tidak kita ketahui. Yang jelas, kasus korupsi dipicu oleh motif tertentu
dari pelaku. Psikologi sosial mengamati hal ini sebagai sesuatu yang memang
bisa diamati secara langsung.
3.
Adaptasi Budaya
Perbedaan budaya antara
wilayah satu dengan yang lain kadang berimbas pada kepercayaan politik yang
ada. Umumnya ini juga dipengaruhi oleh beberapa macam hal terkait dengan sistem
politik yang sudah ada di wilayah tersebut sebelumnya. Melalui penerapan psikologi
sosial yang tepat, proses adaptasi budaya ini bisa berlangsung dengan baik.
itu dia kutipan yang sudah saya buat, semoga
bermanfaat untuk teman-teman semua. terimakasih
sumber:
Komentar
Posting Komentar